Tata Tertib

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

 

Menimbang :

a.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor         9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b.bahwa Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPRD Kota Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan, Peraturan perundang-undangan dan tuntutan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga perlu diganti;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Semarang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

 
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah  Kota  Besar  Dalam  Lingkungan Propinsi Djawa  Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
  3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 
 
 
  1. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah  Nomor 16 Tahun 1976                                   tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II                       Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia                                Tahun 1976  Nomor  25, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indone­sia Nomor 3079);
  6. Peraturan Pemerintah  Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II  Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah  Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor  89);
  7. Peraturan Pemerintah  Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban  Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000  Nomor  209, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indone­sia Nomor 4027);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun  2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
 
 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indone­sia Nomor 4712);
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inpormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Pemerintah  Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indone­sia Nomor 5104).
  5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
  6. Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah  Kota Semarang Tahun 2007  Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan PerdaKota Semarang Nomor 5 tahun 2013 tentang Perubahan Atas PerdaKota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Daerah Kota Semarang Nomor 83);
  7. Peraturan DaerahKota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja SekretariatDaerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 14).
Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

 

 
 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
  3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh PemerintahDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. PemerintahDaerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
  5. Kota Semarang merupakan Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Walikota adalah Walikota Semarang.
  7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semarang.
  8. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Semarang.
  9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  10. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil - wakil ketua DPRD.
  11. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Semarang.
  12. Forum koordinasi pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut forkopinda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum.
  13. Fraksi  adalah wadah berhimpun anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
  14. Masa sidang adalah masa DPRD melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPRD.
  15. Masa Reses adalah masa DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD untuk mengunjungi Daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
  16. Perda Kota Semarang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
  17. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
  18. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kota Semarang.
  19. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Semarang.
  20. Kode Etik DPRD  selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
  21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kota Semarang yang ditetapkan dengan Perda.
  22. Kebijakan Umum APBD selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
  24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemeritah Daerah disingkat  RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  25. Hari adalah hari kerja.

 

BAB II

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 2

  1. DPRD mempunyai fungsi:
    1. pembentukan Perda; 
    2. anggaran; dan 
    3. pengawasan. 
  2. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah. 
  3. Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

 
Pasal 3
Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

  1. membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; 
  2. mengajukan usul rancangan Perda; dan
  3. menyusun program pembentukan Perdabersama Walikota.

 
Pasal 4

  1. Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  2. Dalam menetapkan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melakukan koordinasi dengan Walikota.

 
Pasal 5

  1. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota.
  2. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
    1. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Walikota berdasarkan RKPD; 

 

  1. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  2. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD kota; dan
  3. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

 
Pasal 6

  1. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 2 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
    1. pelaksanaan Perda dan peraturan Walikota; 
  1. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 
  2. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
    1. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud  pada (1), DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
    2. DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
    3. DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

 
Bagian Kedua
Pasal 7
Tugas dan Wewenang

  1. DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
    1. membentuk Perda bersama Walikota; 
    2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota; 
    3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;   
    4. memilih Walikota dan Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
    5. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
    6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah; 
    7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh PemerintahDaerah; 
    8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
    9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; 
    10. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan. 

(2) Tatacara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
 
 
 
 
BAB III
SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN KEANGGOTAAN
Bagian Pertama

Susunan dan Kedudukan

Pasal 8

  1. DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.   
  2. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.
  4. Pembentukan susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

 
Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 9

  1. Anggota DPRD berjumlah 50 orang.
  2. Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan KPUD Kota Semarang  yang disampaikan melalui Walikota.
  3. Anggota DPRD berdomisili di Kota Semarang.
  4. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung  mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
  5. Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.
  6. Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.
  7. Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

 
Pasal 10

  1. Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat Paripurna istimewaDPRD.
  2. Dalam  hal  Ketua  Pengadilan  Negeri  berhalangan, pengucapan  sumpah/janji  anggota  DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
  3. Dalam  hal  Wakil  Ketua  Pengadilan  Negeri  sebagaimana dimaksud  pada              ayat (2)  berhalangan,  pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim  senior  pada  Pengadilan  Negeri  yang  ditunjuk  oleh Ketua Pengadilan Negeri.

 
 
 

  1. Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah / janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat Paripurna  istimewa DPRD.
  2. Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah / janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.

 
Pasal 11

  1. Pengucapan  sumpah/janji  anggota  DPRD  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  dan  Pasal 10,  didampingi  oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
  2. Dalam  pengucapan  sumpah/janji  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
    1. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
    2. Protestan  dan  Katolik,  diakhiri  dengan  frasa  “Semoga Tuhan menolong saya”;
    3. Budha,  diawali  dengan  frasa  “Demi Hyang Adi Budha”; dan
    4. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
  3. Setelah  mengakhiri  pengucapan  sumpah/janji,  anggota DPRD  menandatangani  berita  acara  pengucapan sumpah/janji.

 

Pasal 12

Sumpah/ janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji :
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan Nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

 

BAB IV

PELAKSANAAN HAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal  13

(1)  DPRD mempunyai hak :
a. interpelasi;
b. angket;
c. menyatakan pendapat.
(2) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai kebijakan PemerintahDaerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 
(3)  Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan PemerintahDaerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
 
Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRD
Paragraf 1
Hak Interpelasi

Pasal 14

  1. Hak  interpelasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling  sedikit  7  (tujuh)  orang  anggota  DPRD dan  lebih  dari  1  (satu)  fraksi.
  2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
  3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
    1. materi kebijakan dan / atau pelaksanaan kebijakan PemerintahDaerah yang akan dimintakan keterangan; dan
    2. alasan permintaan keterangan.

 
Pasal 15

  1. Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat Paripurna DPRD.
  2. Dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
  3. Pembicaraan  mengenai   sesuatu   usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
    1. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;dan
    2. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota  DPRD.
  1. Keputusan  persetujuan atau  penolakan  terhadap   usul   permintaan   keterangan kepada Walikota ditetapkan dalam rapat Paripurna.
  2. Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan,  para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
  3. Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari  ½  (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari  ½  (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

 

Pasal 16

  1. Walikota  dapat  hadir  untuk memberikan  penjelasan tertulis terhadap  permintaan  keterangan  anggota  DPRD sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 15,  dalam  rapat Paripurna DPRD.
  2. Apabila Walikota tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Walikota menugaskan  pejabat  terkait  untuk mewakilinya.
  3. Setiap  anggota  DPRD  dapat  mengajukan  pertanyaan  atas penjelasan  tertulis  Walikota  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1).
  4. Terhadap  penjelasan  tertulis  Walikota   sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2),  DPRD  dapat  menyatakan pendapatnya.
  5. Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat  (4) disampaikan  secara  resmi  oleh  DPRD  kepada  Walikota.
  1. Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan  tertulis Walikota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5),  dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

 

Paragraf 2

Hak Angket

Pasal 17

  1. Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling  sedikit  7  (tujuh)  orang  anggota  DPRD dan  lebih  dari  1  (satu)  fraksi.
  2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang  ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
  3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

a.  materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dan
b.  alasan penyelidikan.

 

Pasal 18

(1)  Pembicaraan mengenai sesuatu usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi  dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.

  1. Keputusan atas usul mengadakan penyelidikan kepada Walikota dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD.
  2. Usul mengadakan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
  3. Apabila usul mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Walikota.
  4. Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

 

Pasal 19

  1. DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
  2. Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
  3. Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
  4. Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

 
Pasal 20

  1. Panitia angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat memanggil pejabat PemerintahDaerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Kota Semarang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
  2. Pejabat PemerintahDaerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Kota Semarang yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Dalam hal pejabat PemerintahDaerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Kota Semarang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1)   Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)   Apabila hasil penyidikan Walikota dan atau  Wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Walikota dan/atau Wakil Walikota yang bersangkutan dari jabatannya.
(3)   Apabila Walikota dan/atau Wakil Walikota berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di ancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Walikota dan/atau Wakil Walikota dari jabatannya.

Pasal 22

  1. Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat Paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.
  2. Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.

 
 
 
 
Paragraf 3
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 23

  1. Hak menyatakan  pendapat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling  sedikit  10  (sepuluh)  orang  anggota  DPRD   dan  lebih  dari  1  (satu)  fraksi.
  2. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang  ditandatangani oleh para pengusul dan  diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
  3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
  1. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau
  2. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

 
Pasal 24

  1. Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
  2. Dalam rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para  pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
  3. Pembahasan dalam rapat Paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  1. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
  2. Walikota untuk memberikan pendapat; dan
  3. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Walikota.
  1. Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
  2. Rapat Paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
  3. Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:

a. pernyataan pendapat;
b. saran penyelesaiannya; dan
c. peringatan.

  1. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

 
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Hak Anggota

Pasal 25

Anggota DPRD mempunyai hak :

  1. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
  2. mengajukan pertanyaan;
  3. menyampaikan usul dan pendapat;

 
 

  1. memilih dan dipilih;
  2. membela diri;
  3. imunitas;
  4. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  5. protokoler;
  6. keuangan, dan administratif.

 
Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 26

  1. Setiap  anggota  DPRD  mempunyai  hak  mengajukan rancangan Perda. 
  2. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
  3. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.
  4. Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat Paripurna DPRD.
  5. Dalam rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  6. Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
    1. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
    2. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
  7. Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
  8. Rapat Paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
  9. Tata cara pembahasan rancangan Perda atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan Perda atas prakarsa Walikota.

 
Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 27

  1. Setiap  anggota  DPRD  dapat  mengajukan  pertanyaan kepada PemerintahDaerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan  wewenang  DPRD  baik  secara  lisan  maupun  secara tertulis.
  2. Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

 
Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 28

  1. Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada PemerintahDaerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
  2. Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

 
Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 29

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 30

  1. Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD.
  2. Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

 
Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 31

  1. Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
  2. Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta  tugas dan wewenang DPRD.
  3. Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta  tugas dan wewenang DPRD.
  4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 
Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 32

  1. Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
  2. Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.

 
 
Paragraf 8
Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif

Pasal 33

  1. Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai Hak protokoler.
  2. Hak protokoler sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam Perda.

 
Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administrasi
Pasal 34

  1. Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai Hak keuangan dan administratif.
  2. Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam Perda.
  3. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan anggota DPRD  berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
  4. Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan daerah.
  5. Hak protokoler, keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB V

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 35

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
  3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. menaati tata tertib dan kode etik;
  8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan
  11. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya.

 
 
 
 
 
 

BAB VI

FRAKSI
Pasal 36

  1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi  sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
  2. Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi.
  3. Setiap fraksi  di DPRD beranggotakan paling sedikit  sama dengan jumlah  Komisi  di DPRD.
  4. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
  5. Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.
  6. Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat ParipurnaDPRD.
  7. Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

 
Pasal 37

  1. Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai Sekretariat fraksi.
  2. Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
  3. Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

 
Pasal 38

  1. Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
  2. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  1. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  2. menguasai bidang Pemerintahan; dan
  3. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

 
Pasal 39

  1. Pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
  2. Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat Paripurna.

 (3)  Fraksi -fraksi  dalam DPRD terdiri dari :

  1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDI-Perjuangan);
  2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F.Gerindra);

 

  1. Fraksi Partai Demokrat (F.PD);
  2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS);
  3. Fraksi Partai Amanat Nasional (F. PAN);
  4. Fraksi Partai Golongan Karya (F.PG);
  5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F.PKB).

 

 

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

(1)  Alat kelengkapan DPRD terdiri dari :

  1. Pimpinan;
  2. Badan Musyawarah;
  3. Komisi;
  4. Badan Pembentukan Perda;
  5. Badan Anggaran;
  6. Badan Kehormatan;dan
  7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat Paripurna
  1. Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
  2. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat DPRD.

 
Bagian Kedua
Pimpinan DPRD

Pasal 41

  1. Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
  2. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
  3. Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
  4. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
  5. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
  6. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
  7. Apabila masih terdapat kursi Wakil Ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi Wakil Ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
  8. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, Wakil Ketua  sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
  9. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

 

Pasal  42

  1. Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
  2. Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
  3. Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan yang ada di DPRD.
  4. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

 
Pasal 43

  1. Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
  2. Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk diresmikan pengangkatannya.
  3. Ketua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur.

 
Pasal 44

  1. Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
  2. Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan ditempat lain.
  3. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
  4. Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

 
 
 

  1. Sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai  berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia    Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi;
serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakilli untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
 
Pasal 45

  1. Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
  1. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  2. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
  3. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
  4. menjadi juru bicara DPRD;
  5. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
  6. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga atau instansi lainnya;
  7. mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi  vertikal lainnya;
  8. mewakili DPRD di pengadilan;
  9. melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. menyusun  rencana  anggaran  DPRD  bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat Paripurna; dan
  11. menyampaikan  laporan  kinerja  pimpinan  DPRD   dalam rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
  12. menyampaikan surat-surat masuk kepada DPRD yang memerlukan persetujuan DPRD, melalui Badan Musyawarah.
  1. Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
  2. Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

 
Pasal 46

  1. Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
  2. Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  1. meninggal dunia;
  2. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  3. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  4. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD;
    1. Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
      1. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
      2. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara Pimpinan untuk melaksanakan tugas Pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Pimpinan pengganti yang definitif.
  6. Dalam hal Ketua dan Para Wakil Ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 42.

 
Pasal 47

  1. Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD lainnya.
  2. Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD.
  3. Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

 
Pasal 48

  1. Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya.
  2. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).

 
Pasal 49

  1. Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
  2. Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
  3. Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota.

 

 

 

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal  50

  1. Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
  2. Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak ½ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
  3. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran dan fraksi.
  4. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
  5. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.
  6. Badan Musyawarah berjumlah 24 (dua puluh empat) orang dengan ketentuan:
  1. Unsur Pimpinan 4 (empat) orang ;
  2. Unsur Fraksi  :
  1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDI-Perjuangan)sebanyak 7 (tujuh) orang;
  2. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F.Gerindra) sebanyak 3 (tiga) orang;
  3. Fraksi Partai Demokrat (F.PD)sebanyak 2 (dua) orang;
  4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS)sebanyak 2 (dua) orang;
  5. Fraksi Partai Amanat Nasional (F.PAN) sebanyak 2 (dua) orang;
  6. Fraksi Partai Golongan Karya (F.PG) sebanyak 2 (dua) orang;
  7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F.PKB) sebanyak 2 (dua) orang
  1. Penggantian anggota Badan Musyawarah dapat dilakukan oleh fraksinya apabila anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.   

&n