Rapat Pansus Rancangan Peraturan Daerah Raperda tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan RTBL Situs Kota Lama

Rapat Pansus Rancangan Peraturan Daerah Raperda tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan RTBL Situs Kota Lama

Rapat Pansus RTBL

Lanjutan Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Situs Kota Lama diselenggarakan di Ruang Serbaguna 2 DPRD Kota Semarang Senin (25/11). Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus RTBL DPRD Kota Semarang Suharsono dan dihadiri oleh Anggota Pansus lainnya Trifena Weyatin Suhendro, Hanik Khoiru Solikah, Joko Santoso, Gumilang Febriyansyah, Rahmulyo Adi Wibowo, Giyanto, Umi Surotuddiniyah dan Abdul Wahab, serta Hadir pula Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Bagian Hukum, Bappeda, Distaru, Disbudpar, Satpol PP, Dishub, DPU, dan Konsultan.
Dalam rapat kali ini masih membahas lanjutan Raperda RTBL, selain itu membahas perihal insentif dan disinsentif serta pengelolaan dari Kota Lama. Irwansyah selaku Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Semarang megatakan bahwa adanya peraturan mengenai insentif dan disinsentif harus disesuaikan mengikuti perkembangan, karena pemberian insentif tujuannya untuk memacu perkembangan sebuah usaha yang kemudian harus diamati perkembangannya, apabila tidak berkembang maka akan diberi disinsentif. Kemudian perihal pengelolaan, Indriyasari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengatakan bahwa dalam pengelolaan Kota Lama memerlukan unit khusus agar setiap bagian dapat terintegrasi, karena selama ini pengelolaan dilakukan secara terpisah usaha dan hasil yang didapat kurang maksimal. Untuk itu rencananya dalam pengelolaan Kota Lama ini akan dibentuk UPTD. Namun Rahmulyo menyarankan adanya klasifikasi peran, tugas, dan wewenang yang jelas antara UPTD dengan BPK2L yang selama ini mengelola Kota Lama, sehingga ada baiknya jika dilakukan kajian lebih lanjut. Hanik pun menambahkan, perlunya klasifikasi tersebut agar tidak ada tindakan yang overlap dan juga tupoksi yang tumpang tindih antara dua institusi tersebut.

Post Terkait